Syarat & Ketentuan Layanan

Identitas Badan Hukum & Ketentuan Umum

1.1. Perjanjian Syarat dan Ketentuan Layanan ini ("Perjanjian") merupakan landasan hukum resmi yang mengatur hubungan kerja sama antara PT. Digibiz Solusi Indonesia ("DSI", "Penyedia Solusi", atau "Kami") dengan pihak pemberi kerja, badan usaha, instansi, maupun perorangan ("Klien", "Pelanggan", atau "Pengguna").

1.2. PT. Digibiz Solusi Indonesia adalah perseroan terbatas yang sah dan terdaftar resmi di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, beroperasi sejak tahun 2017 dengan bidang usaha rekayasa perangkat lunak berskala korporat, kustomisasi Enterprise ERP (Digibiz), perancangan sistem e-commerce omnichannel, mobile application (Android & iOS), integrasi API bisnis, business intelligence, dan otomasi proses bisnis digital.

1.3. Dengan menandatangani Dokumen Penawaran (*Quotation*), Surat Pesanan (*Sales Order*), Kontrak Kerja Sama, atau melakukan pembayaran uang muka (*Down Payment*), Klien secara sadar dan sukarela menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Perjanjian ini tanpa pengecualian.

Ruang Lingkup Pekerjaan (*Scope of Work*) & Deliverables

2.1. Ruang lingkup pekerjaan rekayasa sistem yang menjadi kewajiban DSI tercantum secara rinci dan spesifik di dalam Dokumen *Scope of Work* (SOW), Proposal Teknis, atau lampiran Quotation/Sales Order yang disetujui bersama.

2.2. DSI bertanggung jawab merancang, mengode, menguji, dan mengonfigurasi sistem sesuai dengan spesifikasi fungsional (*functional requirements*) dan spesifikasi teknis (*technical architecture*) yang disepakati.

2.3. Pekerjaan yang tidak tercantum secara tertulis di dalam SOW awal dianggap sebagai pekerjaan di luar lingkup kerja (*out of scope*) dan tidak dapat dituntut sebagai kewajiban penyelesaian proyek tahap awal.

Mekanisme Perubahan Ruang Lingkup (*Change Request / CR*)

3.1. Apabila selama masa pengembangan Klien mengajukan permohonan penambahan fitur baru, perubahan alur proses bisnis fundamental, perombakan antarmuka (*UI/UX rework*) yang telah disetujui, atau integrasi pihak ketiga baru di luar SOW, maka hal tersebut wajib diajukan melalui mekanisme formal *Change Request* (CR).

3.2. DSI akan melakukan analisa dampak teknis dan menerbitkan dokumen penawaran CR yang mencantumkan:

• Deskripsi spesifikasi modifikasi atau fitur tambahan yang diminta.
• Estimasi hari kerja tambahan yang diperlukan (*man-days impact*).
• Penyesuaian jadwal serah terima sistem (*timeline extension*).
• Estimasi biaya tambahan yang timbul atas pengerjaan tersebut.

3.3. DSI tidak berkewajiban mengerjakan modifikasi CR sebelum dokumen persetujuan CR ditandatangani oleh Klien dan ketentuan pembayaran CR dipenuhi.

Ketentuan Finansial, Termin Pembayaran & Perpajakan

4.1. Nilai investasi proyek disepakati dalam mata uang Rupiah (IDR) atau mata uang yang tertera pada Quotation/Invoice resmi.

4.2. Pembayaran proyek dilakukan berdasarkan termin pencapaian (*Milestone-Based Payments*) dengan skema standar:

• Termin 1 (Uang Muka / DP): Sebesar 30% hingga 50% dari total nilai proyek, dibayarkan saat penandatanganan kesepakatan sebelum kick-off pengerjaan dimulai.
• Termin 2 (Development & Beta Release): Sebesar 25% hingga 40% setelah modul inti selesai dikembangkan dan siap dideploy ke server staging untuk pengujian internal klien.
• Termin 3 (Pelunasan & Go-Live): Sebesar 15% hingga 30% setelah penyelesaian tahapan UAT dan penerbitan Berita Acara Serah Terima (BAST).

4.3. Nilai penawaran belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai regulasi perpajakan Republik Indonesia, kecuali dicantumkan secara eksplisit dalam rincian Quotation.

4.4. Keterlambatan pembayaran termin melebihi 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo invoice berhak memberikan wewenang bagi DSI untuk menangguhkan pengerjaan sementara atau membatasi akses staging hingga kewajiban diselesaikan.

Hak Kekayaan Intelektual & Kepemilikan Kode Sumber (*IPR*)

5.1. Custom Code Klien: Setelah seluruh kewajiban pembayaran termin diselesaikan lunas 100%, Klien berhak memperoleh hak milik eksklusif atas kode kustom (*custom code*), modul bisnis spesifik, struktur database, dan materi visual kustom yang dibangun secara khusus untuk Klien.

5.2. Core Engine & Reusable Libraries: DSI tetap memegang hak cipta penuh atas arsitektur dasar (*framework boilerplate*), modul inti DSI (*core enterprise modules*), pustaka algoritma generik, dan komponen reusable yang telah ada sebelum proyek atau yang dibangun sebagai bagian dari aset kekayaan intelektual DSI. Klien diberikan lisensi penggunaan non-eksklusif dan berlaku selamanya (*perpetual, royalty-free, non-exclusive license*) untuk sistem tersebut.

5.3. DSI berhak menyertakan nama proyek, tangkapan layar antarmuka non-sensitif, dan ringkasan portofolio ke dalam daftar rekam jejak (*portfolio showcase*) DSI, kecuali dinyatakan lain secara tertulis dalam perjanjian kerahasiaan khusus.

Kerahasiaan Data & Kepatuhan Perlindungan Privasi (*NDA*)

6.1. DSI dan Klien sepakat untuk menjaga kerahasiaan penuh (*Non-Disclosure*) terhadap segala bentuk data bisnis, dokumen operasional, data pelanggan, strategi komersial, maupun informasi teknis sensitif yang dipertukarkan selama kerja sama.

6.2. DSI menjamin tidak akan membagikan, menyalin, mempublikasikan, atau menyalahgunakan data rahasia Klien kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya.

6.3. Kebijakan ini tunduk dan patuh pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Uji Penerimaan Pengguna (*UAT*) & Serah Terima Sistem

7.1. Setelah fase implementasi selesai dan sistem diunggah ke server pengujian (*Staging Server*), DSI akan mengundang Klien untuk melaksanakan tahapan *User Acceptance Testing* (UAT).

7.2. Periode pelaksanaan UAT berlangsung selama maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak akses staging diserahkan, di mana Klien memverifikasi kesesuaian alur sistem dengan dokumen SOW.

7.3. Apabila selama masa UAT 14 hari tidak ada temuan bug atau komplain tertulis resmi dari Klien, atau jika sistem telah digunakan secara langsung untuk transaksi operasional harian (*live production*), maka sistem dinyatakan telah lulus UAT dan diterima secara sah (*Deemed Accepted*).

7.4. Serah terima resmi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh perwakilan kedua belah pihak.

Masa Garansi Cacat Sistem & Layanan Pemeliharaan (*SLA*)

8.1. Garansi Bebas Bug (*Free Bug-Fix Warranty*): DSI memberikan garansi perbaikan gratis atas cacat sistem, kekeliruan logika kode (*coding bug*), atau ketidaksesuaian fungsional terhadap SOW selama 30 (tiga puluh) hingga 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal BAST atau tanggal Go-Live sistem.

8.2. Garansi tidak berlaku apabila kerusakan atau malfungsi disebabkan oleh:

• Modifikasi kode program atau database yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan DSI.
• Kelalaian operasional (*human error*) oleh staf Klien yang tidak sesuai petunjuk manual.
• Gangguan infeksi malware/ransomware pada infrastruktur server lokal Klien.
• Perubahan mendadak dari API pihak ketiga (misalnya gateway pembayaran, WhatsApp API, kurir ekspedisi, dll.).

8.3. Service Level Agreement (SLA) Pasca Garansi: Setelah masa garansi berakhir, Klien dapat mengikat kontrak pemeliharaan berkelanjutan (*Maintenance Contract*) bersama DSI untuk memastikan pemantauan ketersediaan sistem 24/7, optimasi berkala, pencadangan database terenkripsi, dan prioritas penanganan insiden.

Batasan Tanggung Jawab & Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

9.1. DSI tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung, kehilangan keuntungan bisnis (*loss of revenue/profit*), gangguan operasional bisnis yang timbul dari kegagalan server cloud pihak ketiga (misalnya AWS, Google Cloud, DigitalOcean, Alibaba Cloud), pemadaman listrik massal, atau kegagalan penyedia jasa internet (ISP).

9.2. Batas maksimum total tanggung jawab finansial DSI atas klaim apa pun yang timbul dari proyek ini dibatasi setinggi-tingginya sebesar nilai jasa aktual yang telah diterima DSI untuk fase terkait dalam kontrak proyek bersangkutan.

9.3. Keadaan Kahar: Kedua belah pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan pelaksanaan kewajiban apabila disebabkan oleh bencana alam (gempa bumi, badai, tsunami, banjir), epidemi/pandemi, perang, kerusuhan publik, embargo internasional, atau regulasi mendadak dari pemerintah pusat yang secara langsung melumpuhkan jalannya operasional.

Hukum yang Berlaku & Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa

10.1. Perjanjian ini diatur, ditafsirkan, dan dijalankan sepenuhnya berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10.2. Segala perselisihan atau perbedaan pemahaman yang timbul dalam penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah mufakat secara kekeluargaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

10.3. Apabila jalur musyawarah mufakat tidak mencapai penyelesaian, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan dan menyelesaikan sengketa tersebut melalui domisili hukum tetap dan tidak dapat ditarik kembali pada Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau, Indonesia.

Narahubung Resmi & Komunikasi Hukum

Seluruh pertanyaan resmi, korespondensi legal, penawaran proyek, maupun notifikasi hukum wajib dialamatkan ke narahubung resmi perseroan berikut ini:

PT. Digibiz Solusi Indonesia

Enterprise Software House & Automation • Berdiri Sejak 2017

Komplek Limindo Trade Centre 2 Blok D No. 2 Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau (ID), 29429, Indonesia

digibizsolusi.id@gmail.com

https://dsi.my.id

Corporate Identity & Scope of Agreement

1.1. These Terms and Conditions ("Agreement") constitute a legally binding covenant between PT. Digibiz Solusi Indonesia ("DSI", "Solution Provider", or "We") and the client entity, corporation, institution, or individual ("Client", "Customer", or "You").

1.2. PT. Digibiz Solusi Indonesia is a duly registered limited liability corporation incorporated in Batam, Riau Islands, Indonesia, established in 2017, providing enterprise-grade software engineering, ERP customization (Digibiz), omnichannel e-commerce architectures, mobile applications (iOS & Android), API integrations, and business process automation.

1.3. By signing a formal Quotation, executing a Sales Order, entering into a Software Development Agreement, or remitting a project down payment, the Client explicitly confirms having read, understood, and agreed to be bound by these terms.

Scope of Work (SOW) & Technical Deliverables

2.1. The definitive scope of engineering deliverables shall be governed exclusively by the mutually signed Scope of Work (SOW), Technical Proposal, or formal Quotation/Sales Order document.

2.2. DSI is committed to architecting, developing, testing, and deploying systems in strict compliance with industry coding standards, performance benchmarks, and security protocols.

2.3. Any functional requirements, integrations, or customizations not expressly enumerated in the signed SOW shall be considered outside the baseline project scope.

Change Request (CR) Protocol & Adjustments

3.1. Should the Client request additional features, fundamental workflow logic alterations, redesigns of previously approved UI/UX mockups, or third-party integrations outside the baseline SOW, such adjustments must be submitted through a formal written Change Request.

3.2. DSI shall conduct a technical feasibility assessment and formulate an official Change Request amendment specifying:

• Technical description of the requested modification.
• Engineering man-days and timeline extension required.
• Commercial fee adjustment for the additional engineering work.

3.3. DSI is under no obligation to initiate work on any Change Request until the Client formally executes the CR document and fulfills applicable commercial terms.

Financial Terms, Payment Milestones & Taxation

4.1. Contract values are denominated in Indonesian Rupiah (IDR) or the agreed currency indicated on the official invoice.

4.2. Remittances follow a milestone-based progress billing structure:

• Milestone 1 (Down Payment / DP): 30% to 50% upon contract signing prior to project inception.
• Milestone 2 (Development & Beta Handover): 25% to 40% upon completion of core modules deployed to the staging environment.
• Milestone 3 (UAT Finalization & Go-Live): 15% to 30% upon conclusion of User Acceptance Testing and BAST issuance.

4.3. Quotations exclude statutory Value Added Tax (PPN) and applicable Income Tax (PPh) under Indonesian tax legislation, unless explicitly itemized on the quotation.

4.4. Invoices overdue beyond 14 calendar days entitle DSI to temporarily suspend ongoing engineering or restrict staging access until accounts are settled.

Intellectual Property Rights (IPR) & Code Ownership

5.1. Custom Client Deliverables: Upon 100% full settlement of all contractual invoices, the Client acquires ownership rights to custom source code, specialized business logic modules, client database structures, and unique design collateral created specifically for the Client.

5.2. Core Engine & Pre-existing Libraries: DSI retains complete proprietary rights over pre-existing frameworks, core enterprise modules, generic algorithmic libraries, and internal tooling. The Client is granted a perpetual, royalty-free, non-exclusive license to operate such embedded libraries within the delivered system.

5.3. DSI reserves the right to showcase non-confidential project milestones and public screenshots within its professional portfolio, unless mutually restricted by a separate NDA.

Confidentiality & Data Protection (NDA)

6.1. Both parties agree to maintain strict confidentiality regarding proprietary business information, operational data, client customer records, and commercial strategies exchanged throughout the partnership.

6.2. DSI guarantees that client sensitive data will not be shared, disclosed, or repurposed to third parties without prior written consent.

6.3. All data handling conforms to statutory standards prescribed under Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law).

User Acceptance Testing (UAT) & Handover Protocol

7.1. Upon internal quality assurance completion, DSI shall deploy the system to a staging environment and initiate the User Acceptance Testing (UAT) phase.

7.2. The UAT evaluation window spans 14 (fourteen) calendar days from credential handover, during which the Client tests compliance against the SOW.

7.3. If no formal written defect reports are submitted within 14 days, or if the Client deploys the software into active commercial production (*live operation*), the system is deemed formally accepted (*Deemed Accepted*).

7.4. Official acceptance is ratified via the mutually executed Project Handover Certificate (*Berita Acara Serah Terima / BAST*).

Warranty Coverage & Service Level Agreement (SLA)

8.1. Free Bug-Fix Warranty: DSI provides a complimentary warranty for 30 (thirty) to 90 (ninety) calendar days following BAST or Go-Live date, remediating software defects and deviations from the original SOW.

8.2. Warranty coverage is voided if defects arise from:

• Source code or database modifications executed by unauthorized third parties.
• Operator errors, improper system configurations, or hardware malfunctions.
• Malware, ransomware, or security compromises in client-managed infrastructure.
• Unannounced API changes or policy deprecations by third-party services.

8.3. Post-Warranty SLA: Upon warranty expiration, ongoing proactive infrastructure monitoring, offsite backups, security patches, and priority assistance are available under DSI's comprehensive Maintenance & SLA agreements.

Limitation of Liability & Force Majeure

9.1. In no event shall DSI be liable for indirect, incidental, or consequential damages, loss of business revenues, or operational downtime resulting from third-party hosting providers (AWS, GCP, DigitalOcean), telecommunications blackouts, or payment gateway outages.

9.2. DSI's aggregate maximum liability arising out of or related to this engagement shall not exceed the actual fees paid to DSI for the specific milestone phase giving rise to the claim.

9.3. Force Majeure: Neither party shall be liable for non-performance or delays caused by circumstances beyond reasonable control, including natural catastrophes, fires, epidemics, strikes, armed conflicts, or government policy directives.

Governing Law & Jurisdiction

10.1. This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the Republic of Indonesia.

10.2. In the event of any controversy or dispute, the parties shall initially seek amicable settlement through bona fide negotiations within 30 (thirty) calendar days.

10.3. If amicable settlement cannot be achieved, both parties irrevocably agree to submit to the exclusive jurisdiction of the District Court of Batam (Pengadilan Negeri Batam), Riau Islands, Indonesia.

Official Notices & Legal Communications

All formal legal notices, inquiries, or official communications concerning this Agreement must be addressed to:

PT. Digibiz Solusi Indonesia

Enterprise Software House & Automation • Established 2017

Komplek Limindo Trade Centre 2 Blok D No. 2 Kel. Taman Baloi, Batam Kota, Kepulauan Riau (ID), 29429, Indonesia

digibizsolusi.id@gmail.com

https://dsi.my.id